Keterlambatan Ketok Palu

Setiap hari, terutama satu bulan terakhir ini saya mau tidak mau harus menyisihkan waktu untuk menjawab pertanyaan setengah menodong baik yang disampaikan secara lisan atau melalui Handphone atau SMS ‘’Bile ketok palu’’ (sebuah istilah di Bengkalis yang berarti kapan disyahkan APBD). Saya dapat memastikan pekerjaan tambahan ini juga menimpa pada rekan-rekan di legislatif maupun di eksekutif.
Seberapa berpengaruh dan segenting apakah arti ketok palu (baca: pengesahaan APBD) itu terhadap kehidupan masyarakat? Mengutip Edaran Mendagri No.903/2429/SJ tentang perihal pedoman penyusunan APBD tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2005 menyatakan: APBD merupakan sarana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Terlambatnya penetapan APBD akan dapat menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat.
Hampir dapat dikatakan bahwa; bagi masyarakat kepulauan Bengkalis makna ketok palu adalah gairah hidup dan kehidupan. Tidak aneh jika setiap sudut kota sempat muncul puluhan spanduk yang isinya mendesak pemerintah agar ketok palu dipercepat. Sangat terasa suasana menjelang ketok palu ibarat nafas kehidupan tersengal-sengal dan nyaris semput. Dahsyatnya ini diakui hampir merata pada seluruh masyarakat. Pengusaha material tidak laku, kontraktor jelas tak dapat begerak, pegawai mengeluh tunjangan insentifnya belum terbayar, pegawai honor sudah menjerit histeris karena masuk bulan keempat belum terima gaji. Ratapan dan sayup keluh kesah dari tukang becak, penjual sayur, kedai kopi hingga penjual nasi ramas, mieso dan lontong.
Saya kurang tahu apakah hal semacam ini juga terjadi di daerah lain. Jika sama dengan Bengkalis maka apa yang dinyatakan Mendagri sangatlah sahih terlambat ketok palu sama dengan menyengsarakan rakyat. Namun tidak perlu kita terburu-buru untuk mengatakan itu benar adanya. Betul jika itu dikaitkan dengan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah. Tetapi tentu akan berbeda jika dilihat dari sudut perekonomian, dimana pada perekonomian senantiasa terdapat pelaku-pelaku ekonomi yang secara garis besar terpilah menjadi dua kelompok yaitu produsen konsumen, pemerintah dan swasta. Pergerakan roda perekonomian itu terbukti eksis di daerah-daerah yang mempunyai kekuatan perkebunan, pabrik, kuatnya peranan pasar jasa dan barang sehingga boleh dikatakan tidak berkorelasi positif dengan ketok palu.
Sebelum zaman merkantilisme, masalah ekonomi yang timbul hanyalah, bagaimana mencukupi hidup berumah tangga. Maka akan tidak sehat jika lingkaran pendapatan bukan produksi tetapi ketok palu yang menghasilkan pendapatan. Padahal seyogyanya pendapatan pasti akan mencipatakan pengeluaran. Dan pengeluaran akan mendorong rumah tangga bisnis untuk melaksanakan proses produksi. Maka akan tidak berkembang pereokoniman zaman dulu dan zaman sekarang jika ketergantungan ketok palu hanya sekadar untuk mencukupi keperluan harian. Lalu dimana letak kesalahan sehingga dapat diperbaiki?
Ketok palu justeru akan bertambah runyam jika yang dimunculkan lebih kepada tidak siapnya legislatif atau eksekutif bukan kepada sejauhmana keberhasilan menggairahkan usahawan serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Seberapa kuat daerah merangkul investor menjadi betah (baca: menanamkan modalnya) kemudian hasil apa yang dicapai dari setiap kegiataan yang dilaksanakan oleh masing-masing kantor, dinas teknis serta diukur kembali tingkat keberhasilan Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) yang diprogramkan.
Jika keterlambatan yang dipermasalahkan, jalan keluarnya sudah jelas yaitu tidak lain dan tidak bukan konsistensi antara pihak esekutif dan legislatif untuk melaksanakan rancangan anggaran pembangunan sesuai Surat Edaran Mendagri yakni penyampaian Ranperda paling lambat pekan pertama Oktober. Selagi konsistensi belum dilaksanakan maka percayalaha meskipun pagi, siang, petang hingga malam hari bekerja pembahasan itu tetap akan terlambat. ***